Upaya Upaya Penegakan Ham Di Indonesia

Upaya Upaya Penegakan HAM di Indonesia - Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dan sudah dilakukan semenjak jaman pemerintahan Ir.Soekarno dahulu. Hal ini disebabkan lantaran HAM (Hak Asasi Manusia) tidak lagi dilihat sebagai perwujudan paham yang bersifat individualisme maupun liberalisme. Pada hakekatnya hak asasi insan harus dipahami memakai sudut pandang mansiawi sebagai hak hak inheren, menjunjung tinggi harkat dan martabat atas nama kemanusiaan. Apapun latar belakang agama, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin maupun pekerjaanya haruslah terlihat sama dilihat dari perspektif HAM. Di kalangan masyarakat, banyak yang berasumsi bahwa upaya penegakan ham di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sangat tidak efisien. paya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia memang harus dibenahi dan ditingkatkan.

Pada dasarnya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia telah dan sudah gencar dilakukan, Hal ini dibuktikan dengan tindakan Indonesia yang mengapresiasi serta menyajikan sambutan positif terhadap kolaborasi internasional dalam upaya upaya Penegakkan HAM di banyak sekali Negara. Selain itu, bukti kasatmata bahwa pemerintah Indonesia menyajikan respon positif terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia maupun di dunia Internasional sanggup dilihat dari respon presiden terhadap pelanggaran ham menyerupai pada kejadian insiden aksi di tempat daerah tertentu menyerupai irak, palestina, afganistan dan lain sebagainya. Tidak hingga disitu saja namun upaya pemerintah dalam menegakkan Ham juga diperkuat dengan  adanya desakan pada PBB yang mengharuskan PBB bertindak tegas pada israel yang telah dan sudah melaksanakan invasi pada palestina yang pada risikonya menimbulkan korban jiwa baik laki laki, perempuan, tua, muda, anak anak, hingga balita sekalipun.

Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan HAM di Indonesia

Komitmen pemerintah dalam upaya penegakan ham di Indonesia juga telah dan sudah ditunjukkan dengan sangat terang pada pembangungan Nasional yang dilaksanakan pada tahun 2000 - 2004 yang berakhir dengan pembentukan kelembagaan terkait dengan HAM.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Upaya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di indonesia pada hakekatnya memang telah dan sudah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan menitikberatkan pada beberapa aspek hak individu maupun kelompok sesuai dengan UU no 39 tahun 1999 yang mengatur sehubungan ham (hak asasi manusia) sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk berkeluarga.
3. Hak kebebasan pribadi.
4. Hak mendapat keadilan.
5. Hak atas rasa aman.
6. Hak kesejahteraan
7. Hak anak.
8. Hak wanita.
9. Hak untuk turut serta dalam proses pemerintahan.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak main main dalam upaya penegakkan ham di Indonesia.

Pengakuan Serta Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan ham di indonesia

Meskipun negara Indonesia terbentuk sebelum diproklamirkan UDHR, namun intinya beberapa hak asasi serta kebebasan mendasar telah dan sudah diakui keberadaanya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik itu hak rakyat (kelompok) maupun hak individu. Namun pada ketika itu hak individu tidak berlangsung menyerupai semestinya lantaran Indonesia tengah berada dalam konflik bersenjata dengan negara Belanda. Ketika masa RIS (republik indonesia serikat), telah dan sudah dibuat tidak kurang dari 35 pasal dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 yang mengatur sehubungan hak asasi sebagai upaya penegakan ham di Indonesia itu sendiri yang dilakukan secara legal formal. Namun lantaran singkatnya masa berlaku RIS tidak memungkinkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia secara menyeluruh.

Pengertian dari Upaya penegakan HAM ialah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat ham semakin dihormati dan diakui oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya pertimbangan ham yang berlatar belakang pada kenyataan sejarah bahwa ham ialah sebuah ukuran tertinggi dalam keberhasilan pembangunan bangsa sanggup dilihat jikalau upaya penegakan ham telah dan sudah dilakukan secara maksimal dan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah ikut andil dalam upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia.

Pencegahan pelanggaran HAM
pencegahan pelanggaran ham ialah upaya pemerintah dan masyarakat dalam membuat kondisi yang aman dalam penghormatan ham secara persuasif. Secara tidak eksklusif hal ini juga bersenggolan dengan upaya penegakan ham di Indonesia. adapun bentuk upaya pencegahan pelanggaran ham di Indonesia ialah sebagai berikut:

• Menciptakan tata perundang-undangan ham secara lengkap dan jelas.
• Menciptakan forum lembaga terkait dengan proses pengawasan serta pemantauan ham.
• Menciptakan undang undang dengan pembentukan forum peradilan yang khusus menangani ham.
• Melaksanakan pendidikan Hak asasi pada masyarakat dengan melalui mediator keluarga, lingkungan, sekolah dan masyarakat.

Penindakan pelanggaran HAM

upaya pemerintah dalam menindak pelanggaran ham menurut ketentuan aturan yang berlaku ialah sebagai berikut:

• Munculnya pelayanan, pendampingan, advokasi hukum, konsultasi bagi masyarakat yang tengah menghadapi masalah berkaitan dengan ham.
• Penerimaan pengaduan masalah pelanggaran ham dari korban.
• Dilakukannya pemeriksaan dengan cara melaksanakan pencarian data, gosip informasi serta fakta terkait dengan kejadian yang tengah berlangsung di masyarakat.
• Menyelesaikan masalah melalui jalur damai, negosiasi, konsiliasi, nediaasi maupun evaluasi para ahli.
• Penyelesaian masalah pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh peradilan ham.

Lembaga penegakan HAM

Lembaga penegakan ham ialah forum yang mengurusi masalah pelanggaran ham, kiprah dari forum ini ialah memeriksa, menyelidiki serta mengadili pelaku pelanggaran ham sesuai mekanisme yang telah dan sudah disepakati dalam perundang-undangan. Adapun forum penegakan ham di Indonesia ialah sebagai berikut:

• LSM HAM.
• Komnas HAM.
• Lembaga tunjangan perempuan dan anak anak.

Pada dasarnya seluruh forum penegakan ham mempunyai kiprah dan kewajiban untuk menyajikan penyuluhan, mengkaji, memantau serta melaksanakan mediasi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti masalah pelanggaran ham.

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Terdapat banyak sekali teladan masalah pelanggaran ham di indonesia yang akan selalu diingat sebagai masalah pelanggaran aturan tinggat berat. Adapun masalah pelanggaran ham tersebut antara lain adalah:

• Kasus Marsinah.
• Kasus penembakan mahasiswa trisakti.
• Kasus timor timur.
• Kasus munir.
• Dan lain sebagainya

Berbagai macam pelanggaran Ham berat di Indonesia tersebut telah dan sudah gua rangkum dan gua bahas dalam artikel sebelumnya yang berjudul 18 teladan dan cara Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Hambatan penegakan HAM di Indonesia
Dalam melaksanakan tugasnya, forum ham mempunyai kendala, hambatan, dan tantangan dalam menegakkan ham di indonesia. Adapun hal hal yang menghambat upaya penegakan ham di indonesia ialah sebagai berikut:

• Peraturan yang bersifat sewenang-wenang yang telah dan sudah dikeluarkan oleh pemerintah orde lama.
• Adanya aturan kolonial yang telah dan sudah menjadi peninggalan atau warisan.
• Rendahnya pemahaman aturan dari pihak pegawanegeri penegak hukum.
• SDM mempunyai kesadaran aturan yang rendah.
• Mekanisme forum HAM yang belum terpadu.
• Faktor geografis indonesia yang sangat luas sehingga pemahaman aturan tidak merata.
• Penetrasi ideologi dari komunisme
• Penetrasi ideologi dari liberalisme.

Peran serta masyarakat sebagai bentuk upaya penegakan ham di indonesia
Upaya pemerintah menegakkan ham di indonesia tentu tidak terlepas dari peranan masyarakat lantaran kiprah serta masyarakat yang aktif sangat kuat pada keberhasilan penegakan ham. Adapun kiprah masyarakat yanag sanggup dilakukan untuk menegakkan ham ialah sebagai berikut:

• Dalam masyarakat perlu diingatkan untuk selalu mengikuti norma yang bercermin dari keadilan dan hak hak rakyat negara.
• Mengutamakan musyawarah serta mufakat untuk menuntaskan permasalahan di lingkup masyarakat.
• Masyarakat dihentikan melaksanakan main hakim sendiri biar tercipta kepastian hukum.
• Pemerintah yang berperan sebagai alat negara diberikan amanat untuk melindungi segenap bangsa dan rakyat sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV.
• Hukum serta keadilan dalam upaya melindungi ham dilakukan segenap pihak (masyarakat, pemerntah) melalui kesadaran diri dan pengetahuan.

Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Negara indonesia mengalami kemunduran dalam hal penegakan ham di banyak sekali wilayah. Hingga puncaknya pada tahun 1966 kemunduran tersebut berlangsung menyangkut kebebasan untuk saling berpendapat. Di masa orde gres kemunduran upaya penegakan ham mengalami puncaknya lantaran tidak diakuinya ham di semua bidang yang pada hakekatnya telah dan sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di kancah internasional selama 32 tahun pemerintahan masa orde baru, upaya pemerintah dalam menegakkan ham telah dan sudah dilakukan dengan diterbitkannya dua instrumen ham internasional. instrumen tersebut ialah konversi mengenai hak untuk anak dan hak untuk perempuan.

Pada tahun 1993 telah dan sudah dibuat komnas ham yang bertugas menegakkan ham di indonesia. Pembentukan ini sesuai dengan keputusan presiden no 50, 1993. tujuan utama komnas ham ialah membangun kondisi aman tertib ham serta memaksimalkan tunjangan ham.

Pada periode pemerintahan kini inipun pemerintah harus terus berupaya untuk menegakkan ham. upaya pemerintah dalam menegakkan ham tersebut harus dilakukan biar tercipta kondisi aman tertib hak asasi manusia.

Itulah artikel gua kali ini yang berjudul upaya upaya penegakan ham di indonesia yang secara tidak eksklusif me review upaya pemerintah dalam menegakkan ham di indonesia yang sanggup gua sampaikan, terimakasih.

Artikel Terkait

Upaya Upaya Penegakan Ham Di Indonesia

4/ 5

Oleh Unknown

Unknown Agustus 10, 2018